Ketua Umum Kadin 2004-2008

Mohamad Suleman Hidayat, terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2004-2008, Jumat malam (20/2/03) dalam Musyawarah Nasional IV Kadin 2004. Dia meraih 64 suara dari 108 suara. Sementara saingannya, Sharif Cicip Sutardjo hanya meraih 30 suara dan Suryo B Sulisto Suryo 14 suara. Sedangkan Oesman Sapta, mengundurkan diri setelah menyampaikan visi dan misinya dalam debat publik yang dilangsungkan pada pagi harinya.

Rapat pemungutan suara berlangsung sekitar 100 menit dengan tiga hak suara kepada setiap Kadin daerah dan 18 suara dari asosiasi, sehingga total suara menjadi 108. Rapat dipimpin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia demisioner Aburizal Bakrie didampingi para senior Kadin Sukamdani S Gitosardjono (Sahid Grup), Mooryati Soedibyo (Mustika Ratu), Setyanto P Santosa, Soy Pardede, dan Fachmi Idris (anggota Kadin) yang bertugas memastikan keabsahan kertas suara.

Seusai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru, Hidayat dalam jumpa pers mengatakan, Kadin di masa depan harus meningkatkan kinerja ekonomi makro Indonesia yang sudah baik, menjadi landasan untuk menata ekonomi mikro Indonesia. Dia tegaskan, fokus Kadin adalah menciptakan pertumbuhan dan perbaikan pada sektor riil.

Sebenarnya, kata Hidayat, Indonesia memiliki sumber- sumber investasi domestik yang masih bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi itu baru dapat dimanfaatkan jika ada kemauan pemerintah dan pengusaha untuk bersama-sama membangun sektor riil.

Rekomendasi Kadin

Musyawarah Nasional (Munas) IV Kadin merekomendasikan kepada pengurus Kadin yang baru bersama pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak konvensional (unconventional measures) di bidang ekonomi. Hal itu diperlukan untuk mempercepat kebangkitan dunia usaha.

Menurut Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Kadin Sofjan Wanandi seusai penyampaian rekomendasi Subkomisi Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat, ada banyak rekomendasi yang disampaikan. Namun, beberapa pokok penting adalah diperlukan kebijakan dan tindakan yang tidak konvensional untuk mempercepat kebangkitan dunia usaha.

Kebijakan yang tidak konvensional itu menyangkut aspek kebijakan perbankan, kebijakan perpajakan, dan pengembangan iklim usaha. Misalnya, normalisasi intermediasi perbankan dengan menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang wajar dan yang dapat meningkatkan kinerja sektor riil.